Nilai Tukar Petani Provinsi Aceh Bulan November 2016

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga pedesaan di beberapa daerah di Provinsi Aceh pada bulan November 2016, NTP sebesar 96,04 mengalami peningkatan indeks sebesar 0,74 persen, hal ini dikarenakan indeks yang diterima petani (It) mengalami peningkatan sebesar 0,96 persen atau lebih besar dari peningkatan indeks yang dibayar petani (Ib) yang meningkat sebesar 0,21 persen.

Bila dirinci menurut subsektor, diketahui bahwa peningkatan NTP pada 3 subsektor yaitu subsektor Tanaman Pangan meningkat sebesar 1,99 persen, Hortikultura sebesar 1,55 persen, dan Perikanan sebesar 0,03 persen, sedangkan 2 subsektor yang mengalami penurunan adalah Peternakan sebesar 0,53 persen dan Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,11 persen.

Indeks Harga yang Diterima Petani (It) pada November 2016 meningkat sebesar 0,96 persen dibandingkan It bulan sebelumnya. Peningkatan It terjadi pada 4 subsektor yaitu subsektor Tanaman Pangan meningkat sebesar 2,17 persen, diikuti oleh Hortikultura sebesar 1,67 persen, Perikanan sebesar 0,17 persen, dan Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,07 persen, sedangkan Peternakan mengalami penurunan sebesar 0,13 persen.

Melalui indeks harga yang dibayar petani (Ib) dapat dilihat fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat pedesaan, khususnya petani yang merupakan bagian terbesar, serta fluktuasi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Pada bulan November 2016 di Provinsi Aceh, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) meningkat sebesar 0,21 persen bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu dari 124,48 menjadi 124,75.  Peningkatan Ib terjadi pada seluruh subsektor. Adapun subsektor dengan peningkatan Ib tertinggi terjadi pada Peternakan  sebesar 0,40 persen sedangkan subsektor yang mengalami peningkatan terendah adalah subsector Hortikultura sebesar 0,12 persen.

Dari 33 Provinsi yang dilaporkan perubahan NTP November 2016 terhadap bulan sebelumnya, terdapat 15 Provinsi yang mengalami peningkatan sedangkan 18 Provinsi mengalami penurunan. Provinsi yang mengalami peningkatan tertinggi berturut-turut adalah Kalimantan Barat sebesar 1,77 persen, diikuti Riau sebesar 0,97 persen, serta Kepulauan Riau sebesar 0,76 persen. Sedangkan Provinsi yang mengalami penurunan tertinggi terjadi di Jawa Timur sebesar 1,14 persen, Sulawesi Barat sebesar 1,08 persen, dan Maluku Utara sebesar 1,01 persen.